KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’allamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang maha kuasa, karena berkat  rahmat dan karunianya kita bisa melakukan berbagai macam aktifitas, terutama kepada kami sebagai penulis sendiri sehingga dapat menyelesaikan makalah “FIQH SIYASAH” ini sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Dan tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan  Nabi kita Nabi  Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk memanusiakan manusia, hal ini sangat penting untuk kita semua sebagai umat muslim. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Muhammad Iqbal, MA selaku Dosen Fiqh Siyasah yang memberikan tugas makalah ini sehingga pengetahuan kami semakin bertambah.  Dalam  makalah ini yang merupakan  revisi dari makalah sebelumnya yang berisi teori singkat tentang “SYURA DAN DEMOKRASI : RESPON CENDEKIAWAN MUSLIM”.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah tetap ini banyak kekurangan dimata pembaca, oleh karena itu saran dan kritik sangat berpengaruh dalam penyempurnaan makalah tetap ini. Semoga makalah tetap ini bermanfaat bagi kita semua dan kepada pembaca. Amin.

Medan,        Desember  2016

Penulis


Klik Tombol Download dibawah untuk download file ini dalam versi .docx

BAB I

PEMBAHASAN

SYURA DAN DEMOKRASI : RESPON CENDEKIAWAN MUSLIM

A. PENGERTIAN SYURA DAN DEMOKRASI

Kata Syura (شورى) yang berasal dari sya-wa-ra yang secara etimologis, berarti “mengeluarkan madu dari sarang lebah”. Sejalan dengan pengertian ini, kata Syura atau dalam bahasa Indonesia “musyawarah” bermakna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan Syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan manusia.

Secara istilah, beberapa ulama terdahulu telah memberikan defenisi syura, diantara mereka adalah Al-Raghib al-Ashfahani yang mendefenisikan “Syura adalah sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling merevisi antara peserta syura (Al-Mufradat fii Gharib al-Quran).

Sedangkan defenisi syura yang diberikan oleh pakar Fiqh kontemporer, diantaranya adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran (Asy-Syura fii Zhili al-Hukm al-Islami.

Dari berbagai defenisi yang disampaikan diatas adalah kita dapat mendefinisakn syura sebagai proses memaparkan berbagai pendapat yang beranekaragam dan disertai sisi argumentatif dalam suatu perkara atau permasalahan, diuji oleh para ahli yang cerdas dan berakal, agar dapat mencetuskan solusi yang tepat dan terbaik untuk diharapkan dapat kerealisasikan.

Al-Quran menggunakan kata syura dalam tiga ayat. Pertama, di dalam Q.S Al-Baqarah [2] : 233

فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ۬ مِّنۡہُمَا وَتَشَاوُرٍ۬ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡہِمَا‌ۗ

Artinya:

“… apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya… “

Kedua, di dalam Q.S. Ali-Imran [3] : 159

فَبِمَا رَحۡمَةٍ۬ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡ‌ۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَ‌ۖ فَٱعۡفُ عَنۡہُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِى ٱلۡأَمۡرِ‌ۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ‌ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Ketiga, di dalam Q.S. Asy-Syura [42] : 38

وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّہِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَہُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَـٰهُمۡ يُنفِقُونَ

Artinya:

“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”

Kita lihat, Al-Quran memang tidak membicarakan masalah ini lebih jauh dan detail. Kalau dilihat secara mendalam, hikmahnya tentu terlalu besar. Al-Quran hanya memberikan seperangkat nilai-nilai yang bersifat universal yang harus diikuti umat Islam. Sementara masalah sistem, cara, bentuk dan hal-hal lainnya yang bersifat teknis diserahkan sepenuhnya kepada manusia sesuai kebutuhan mereka dan tantangan yang mereka hadapi. Allah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada umat Islam untuk menggunakan akal dan pikiran mereka, sejauh tidak melanggar batasan-batasan yang ditentukan-Nya dalam Al-Quran. Agar prinsip syura ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Allah, setidaknya musyawarah yang dilakukan harus mempertimbangkan tiga hal:

  1. Masalah apa saja yang menjadi lapangan musyawarah;
  2. Dengan siapa musyawarah dilakukan;
  3. Bagaimana etika dan cara musyawarah dilakukan.

Menurut sebahagian ahli tafsir, masalah musyawarah ini hanyalah dibatasi terhadap urusan-urusan duniawi yang tidak ada wahyunya, bukan persoalan agama. Pendapat ini dianut oleh Hasan al-Bisri dan al-Dahhaq. Menurut mereka, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah tidaklah menunjukkan bahwa Nabi membutuhkan pendapat mereka, akan tetapi perintah ini dimaksudkan untuk mendidik umatnya betapa musyawarah ini menurut suatu yang penting dalam kehidupan sosial politik umat Islam.[3]

Dari pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah yang sudut baku dan terperinci diuraikan oleh Allah dan Rasulnya tidak mendapat tempat untuk dimusyawarahkan. Karenanya Islam tidak membenarkan melakukan musyawarah dalamm masalah-masalah seperti dasar-dasar keimanan atau ibadah kepada Allah. Ini merupakan otoritas Allah sepenuhnya, sebaliknya terhadap masalah-masalah yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya secara global dan umum atau yang tidak dijelaskan sama sekali, maka umat Islam diperintahka untuk melakukan musyawarah sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai contoh, musyawarah dilakukan dalam menentukan kebijakan-kebijakan publik seperti menetapkan hukum pajak, perdagangan, atau yang lain-lain.

Dalam satu pemerintahan atau negara, boleh saja musyawarah ini dilakukan dengan membentuk suatu lembaga tersendiri, seperti parlemen atau apapun namanya. Dalam lembaga ini boleh jadi anggotanya melakukan musyawarah secara berkala pada periode tertentu atau sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Keanggotaan lembaga ini juga bisa dibatasi jangka waktu tertentu yang disepakati bersama.

Pengertian demokrasi secara harfiah sudah tidak asing lagi, hampir sebagian besar umat manusia dimuka bumi ini telah menggunakan dan menghayati demokrasi ini. Istilah-istilah demokrasi berasal dari dua kata Yunani, yaitu demos dan krata. Demos artinya rakyat, sedangkan Krata artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah: (Menurut KBBI)[4]

  1. Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat;
  2. Bentuk pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya;
  3. Gagasan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan dalam suatu pemerintahan.

Dengan demikian, demokrasi adalah merupakan suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan untuk memerintah berasal dari diri mereka (rakyat) yang diperintah. Dengan kata lain, demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat (di Indonesia bisa dikatakan dengan “Gotong Royong) dalam mengambil keputusan oleh mereka yang diberi wewenang, legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya.

Teori demokrasi, sebagaiman dikemukakan oleh John Locke dan “nasionalis-nasionalis” abad ke-18 lainnya membantah keberatan-keberatan Plato terhadap demokrasi dengan dua cara [6]:

  1. Para pendukung teori ini sangat percaya pada kemampuan individu-individu untuk berdiri di luar kepentingan pribadi dalam keputusan-keputusan kolektif mereka dan memutuska demi kemakmuran bersama;
  2. Para teoritis demokrasi berpendapat bahwa wakil-wakil yang dipilih akan memainkan peran ganda: mereka akan menjadi penyuara pendukung-pendukung mereka dan menjadi hakim yang independen mengenai apa yang tepat bagi kemakmuran masyarakat;

Dalam sistem demokrasi, rakyat menjadi titik sentral sebab rakyatlah yang pemegang kekuasaan yang tertinggi dalam menjalankan Kekuasaan Negara dan Pemerintah. Menurut Robert Dahl, sebagaimana dikutip oleh Sidik Jatmiko, menysaratkan ada 8 (delapan) hal cermin dari demokrasi, sebagai berikut:

  1. kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi (bersetikan dan berkumpul);
  2. kebebasan berekspresi (mengeluarkan pendapat);
  3. hak memilih dan dipilih;
  4. kesempatan yang relatif terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan publik;
  5. hak bagi pemimpin untuk berkesempatan untuk mendapatkan keuntungan atau member dukungan;
  6. alternatif sumber-sumber informasi;
  7. pemilu yang bebas dan adil;
  8. pelembagaan pembuatan kebijakan pemerintah yang merujuk atau tergantung suara rakyat lewat pemungutan suara maupun cara-cara lain yang sejenis.

Sebagian para pakar demokrasi menyederhanakan pengertian demokrasi ada 2 hal :

a. Demokrasi adalah paham kebebasan dalam bertindak dan melakukan sesuatu dalam kehidupan bersama;

b. Hak untuk menyatakan berbagai kepentingan (utilitarianisme), hak dan tanggungjawab, serta hak untuk berserikat.

Demokrasi barat merupakan produk renaissance sejak abad ke-17 dan 18 M. Selama abad pertengahan Barat merasakan pengalaman pahit hidup dibawah kekuasaan raja yang absolut. Sikap absolut tersebut tidak jarang didukung oleh gereja. Gereja ternyata memegang peranan menentukan dalam bidang-bidang agama, sosial, politik, dan ekonomi. Pada abad pertengahan gereja sangat mendominasi kehidupan masyarakat.[7]

Henry S. Lucas menyebutkan bahwa pemimpin gereja (uskup) pada dasarnya adalah seorang bangsawan. Kehidupannya tidak berbeda dengan tuan tanah, kehidupannya tidak berbeda dengan tuan tanah feudal yang harus tunduk kepada bangsawan yang lebih tinggi kedudukannya. Selain itu, gereja juga mengklaim sebagai penafsiran tunggal ajaran-ajaran Kristen kalau mempertimbangkannya.

Akhirnya, sejalan dengan meningkatnya pengetahuan orang-orang barat, mereka tidak mempercayai agama. Manusialah yang berhak menentukan kehidupan mereka tanpa boleh dicampuri pleh agama (Kristen). Inilah awal terjadinya “sekularisme” dalam masyarakat barat sejalan dengan perkembangan demikian, lahirlah pemikiran-pemikiran yang bersifat memberontak terhadap agama dan Tuhan.

B. Pandangan Ulama yang menyetujui / menerima Demokrasi

Retorika banyak kaum nasionalis religius mengesankan bahwa mereka sangat antusias terhadap demokrasi. Bahkan kaum aktivis yang sangat menentang negara sekuler pun menyatakan pentingnya semangat demokratis dalam politik. Syaikh Yassin, misalnya, mengatakan bahwa, “Islam meyakini Demokrasi”. Di Sri Lanka, seorang biksu mengatakan bahwa agama Buddha juga “bersifat demokratis”. Seorang anggota Ikhwanul Muslimin di Mesir mengatakan bahwa “demokrasi adalah satu-satunya sistem bagi Negara Islam”. Seorang pemimpin Gush Emunim Israel mengatakan bahwa “kami butuh demokrasi”, meski dalam “sebuah masyarakat religius”. Kaum nasionalis religius Asia Tengah menyuarakan keinginan pada demokrasi dalam suatu negara religius.[8]

  • Muhammad Husain Haikal, salah seorang pemikir Muslim dari Mesir, berpendapat bahwa dalam sejarah pemikiran Islam, demokrasi pertama kali dicanangkan oleh Islam. Menurutnya, semua sistem yang tidak berdiri diatas prinsip demokrasi adalah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang utama yang ditetapkan dan diserukan Islam, karena kaidah-kaidah yang ditetapkan demokrasi merupakan kaidah Islam dan demokrasi sama-sama berorientasi kepada fitrah manusia. Haikal mendasarkan pemikirannya kepada prinsip musyawarah, prinsip persaudaraan Islam, prinsip persamaan, prinsip ijtihad, atau kebebasan berfikir terutama dalam masalah yang tidak ada kaitannya dengan syariah. Prinsip legislasi yang wewenangnya hanya dimiliki oleh para hakim dan tidak dimiliki oleh khalifah atau imam, prinsip ijma’ (kesepakatan para ahli), pengawasan terhadap penguasa, akuntabilitas serta pengendalian nafsu bagi penguasa. Semua itu merupakan prinsip-prinsip dari sistem politik yang dipraktekkan Nabi Muhammad SAW. di Madinah.
  • Abdurrahman Wahid menegaskan, bahwa demokrasi menjadi suatu keharusan yang wajib dipenuhi, bukan saja demokrasi sangat memungkinkan terbentuknya suatu pola interaksi dan relasi politik yang ekual tidak eksploitatif, melainkan demokrasi snagat mendukung tegaknya pluralisme bangsa. Dalam demokrasi, pluralisme tidak semata-mata sebagai suatu yang human, tetapi juga karunia Allah yang bersifat permanen (sunnatullah) karena tanpa pluralisme sejarah dan peradaban manusia akan tidak produktif, bahkan kehilangan perspektifnya yang bersifat dinamis dan dialektis. Abdurrahman Wahid mengemukakan gagasan tentang pribumisasi Islam dan implementasi Islam sebagai etika sosial, dalam kehidupan negara pluralistic mengandung implikasi bahwa dalam konteks demokrasi Islam “tidak” ditempatkan sebagai ideologi alternative seperti memposisikan “syariah” dalam posisi berhadapan dengan kedaulatan rakyat. Kontribusi Islam terhadap demokrasi bisa dicapai bila ajaran Islam ditarik sejumlah prinsip universalnya seperti persamaan, keadilan, musyawarah (syura, kebebasan, dan rule of law, karena Islam dalam satu aspeknya).
  • Nurcholis Madjid, memandang demokrasi sebagai pandangan hidup (way of life). Berkaitan dengan padangan tersebut, demokrasi sebaiknya bercirikan pada 7 (tujuh) substansi dibawah ini:
    1. Prinsip pentingnya kesadaran kemajemukan;
    2. Keinsafan akan makna dan semangat musyawarah yang menghendaki atau mengharuskan adanya keinsafan dan kedewasaan untuk tulus menerimanya;
    3. Cara haruslah sejalan dengan tujuan;
    4. Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat;
    5. Adanya kerjasama dan saling memercayai antar warga untuk saling melindungi;
    6. Adanya pendidikan demokrasi yang sehat;
    7. Suasana masyarakat demokratis mempersyaratkan nilai kejujuran dalam proses permusyawaratan.

C. Pandangan yang Menolak Demokrasi

Kelompok yang menolak demokrasi beranggapan bahwa adalah suatu hal yang mustahil jika Islam memiliki kesamaan dengan demokrasi. Mereka berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada tempat yang layak bagi demokrasi, sebab antara Islam dan demokrasi tidak dapat dipadukan. Ahli Hukum Islam yang berpendapat antara lain Syeikh Fadillah Nuri, Thabathaba’I, dan Sayyid Quttub.[9]

  • Syeikh Fadillah Nuri. Bagi beliau, salah seorang ahli hukum Islam Iran. Gagasan demokrasi yang dirancang oleh orang Barat yaitu mempersatukan/mempersamakan semua warga Megara, misalnya menyamakan antara orang beriman dan yang tidak beriman, antara kaya dengan miskin, antara faqih dan pengikutnya. Beliau juga menolak legislasi oleh manusia, sebab Islam tidak memiliki kekurangan yang memerkukan penyempurnaan. Dalam konstitusional yang digagas oleh orang Barat merupakan bagian dari demokrasi. Ini sangat bertentangan dengan Islam.
  • Sayyid Quttub, pemikir Ikhwanul Muslimin, menentangn gagasan kedaulatan rakyat. Baginya hal itu adalah pelanggaran terhadap kekuasan Tuhan dan merupakan suatu bentuk tirani sebagian orang terhadap yang lainnya. Mengakui kekuasaan Tuhan berarti melakukan pertentangan secara menyeluruh terhadap seluruh kekuasaan manusia dalam seluruh pengertian, bentuk dan sistem serta kondisi. Menentang kekuasaan Tuhan di atas bumi merupakan suatu bentuk Jahiliyah (kebodohan Pra-Islam), sambil menekankan bahwa sebuah negara Islam harus berlandaskan pada prinsip musyawarah, beliau percaya bahwa syariah sebagai suatu sistem hukum dan salam sistem moral sudah sangat lengkap, sehingga tidak ada legulasi lain yang mengatasinya.
  • Al-Maududi dalam hal ini tegas menolak demokrasi. Menurutnya Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dan pertentangan Barat terhadap agama sehingga cenderung sekuler. Karenanya, Al-Maududi menganggap bahwa demokrasi modern (Barat) merupakan suatu yang bersifat SYIRIK. Menurutnya, Islam menganut paham Teokrasi (berdasarkan Hukum Tuhan). Tentu saja bukan teokrasi yang diterapkan  Barat pada abad pertengahan yang telah memberikan kekuasaan tak terbatas pada para pendeta.

D. Pandangan yang Mengkritisi Demokrasi

Komparasi antara keduanya (Syura dan Demokrasi) mengingat beberapa kalangan menyamakan antara keduanya. Meskipun komparasi antara keduanya tidaklah tepat mengingat syura berarti memimta pendapat sehingga dia adalah mekanisme pengambilan pendapat dalam Islam dan merupakan bagian dari proses sistem pemerintahan Islam. Sedangkan demokrasi adalah suatu pandangan hidup dan kumpulan ketentuan untuk seluruh konstitusi, undang-undang, dan sistem pemerintahan, sehingga bukan sekadar proses pengambilan pendapat. Dengan demikian, yang tepat adalah ketika kita membandingkan antara sistem pemerintahan Islam (Syura) dengan demokrasi itu sendiri.[10]

  • Menurut Muhammad Iqbal, meskipun tidak ada perbedaan yang principal antara Syura dan Demokrasi, tetapi apabila dilihat lebih jauh dalam praktik demokrasi yang dilakukan di negara-negara Barat maka perlu diberi catatan agar tidak segera mengidentikkan syura dengan demokrasi. Bagaimanapun kedua hal tersebut merupakan dua konsep yang berbeda, baik secara prinsip maupun aplikatif. Dari segi prinsip, konsep syura itu berasal dari Allah swt. yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw, sedangkan demokrasi adalah konsep ciptaan manusia yang lahir dari Barat. Adapun dari segi aplikatif, pelaksanaan demokrasi tidak terlepas dari budaya Barat yang beberapa hal dalam beberapa sisi jelas berbeda dengan nilai ajaran Islam.
    Islam, menurut Iqbal, jelas menolak segala bentuk otoritarianisme dan kediktatoran, namun Islam juga tidak menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritualnya. Iqbal tidak dapat menjadikan demokrasi modern sebagai model. Karenanya, ia mengajukan konsep demokrasi yang spiritual yang dilandasi etika dan moral ketuhanan. Islam mengubah asas demokrasi dari penindasan ekonomi ke penyucian rohani dan mengaturan rohani yang lebih baik. Jadi, yang ditolak Iqbal bukan demokrasi an sich, melainkan praktiknya yang berkembang di Barat.
    Sebagai alternative, Iqbal menekankan prinsip-prinsip demokrasi yang bisa disejajarkan dengan syura dalam Islam. Pertama, tauhid sebagai landasan asasi; kedua, kepatuhan kepada hukum; ketiga, toleransi sesama warga; keempat, demokrasi Islam tidak dibatasi oleh wilayah geografis, ras, warna kulit, atau bahasa; kelima, penafsiran hukum Tuhan harus dilakukan melalui ijtihad.
  • Abdul Hamid Ismail juga membuat beberapa perbedaan mendasar antara syura dengan demokrasi:
    1. Kekuasaan majelis syura dalam Islam terbatas sejauh tidak bertentangan dengan nash. Sementara demokrasi yang menekankan kekuasaan mutlak manusia tidak mempunyai batas yang boleh dan tidak boleh dimusyawarahkan, sejauh anggota dan masyarakat menghendaki.
    2. Hak dan kewajiban manusia dalam syura dibatasi oleh kewajiban sosial dan agama. Sedangkan dalam demokrasi, kebebasan manusia berada diatas segalanya.
    3. Syura dalam Islam ditegakkan atas dasar akhlak yang berasal dari agama, sementara demokrasi modern berdasarkan suara mayoritas.

Sumber :

  1. Muhammad Iqbal, FIQH SIYASAH Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014) hlm. 214
  2. http://muslim.or.id (diunduh pada tanggal 18-Desember-2016. Pukul 22.00 WIB)
  3. Jurnal Al-Afkar, Edisi VI Tahun ke-5 Juli-Desember 2002.
  4. Lailah, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Jakarta: Palanta, t.th) hlm.116
  5. Koentjoro Poerbopranoto. SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI (Bandung: PT. ERESCO. 1987) hlm. 89-90.
  6. Mark Juergensmeyer, MENENTANG NEGARA SEKULER “Kebangkitan Global Nasional Religius” terj. Noorhaidi (Bandung: MIZAN, 1998) hlm. 207.

9 KOMENTAR

LEAVE A REPLY